Jumat, 01 Juni 2018

Buku Demokrasl Tidak untuk Rakyat



DEMOKRASI
TIDAK UNTUK RAKYAT

Oleh : Eko Prasetyo

RESIST BOOK
Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
144 halaman, I - viii, 19 X 24 cm ISBN 979-3723-10-6
Cetakan Pertama, Februari 2005
Rancang Sampul: Sebikom Setting: wwn
Diterbitkan oleh: Resist Book
JI. Magelang km 5 Gg. Bima No.39 Kutu Dukuh Yogyakarta 55284
TelpiFaks. 0274-580 439, 7422 761
E-mail: resistbook@gmail.com
Didistribusikan oleh: CV. Langit Aksara
JI. Magelang km 5 Gg. Bima No.39 Kutu Dukuh Yogyakarta 55284
TelpiFaks. 0274-580 439, 7422 761 E-mail: ippibook@yahoo.com
Pencetak: Nailil Prlntika TelpiFaks. 0274-580 439,7422 761
E-mail: nailil~gmail.com

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi

Memang Bukan Buku Politik                               0 1
Bab I Imajinasi Paham Demokrasi                       0 7
Sebut saja Teori Demokrasi!                                0 8
Demokrasi yang dikutuk!                                     017
Bab 2 Demokrasi di Tangan
Gerombolan Bandit                                              035
Mengapa Bandit bisa Berkuasa?                         041
Aksi Bandit Menjarah Uang &
Kedaulatan Rakyat                                              049
Akhirnya                                                              055
Bab 3 Oposisi yang Loyo                                     061
Hancurnya Kekuatan Oposisi                              065
Diktatorisme& Sindikat Modal                              080
Oposisi, dimana akan berakhir?                          083
Bab 4 Demokrasi disini
Membuang Kedaulatan Rakyat                           091
Kemana Demoicrasi kemudian berpihak?         0105
Bab 5 Rebut Dcmokrasi dan Tangan Bandit      0109
Epilog Untuk Teman-teman Aktivis
yang ada di Semua Sisi                                     0133
Sumber Ilham                                                    0142



 1
Memang Bukan Buku Politik.......

     Demokrasi mengambil alih pemilihan umum yang digelar oleh orang-orang tak becus karena mereka ditunjuk para koruptor (George Bernard Shaw)
     Buku ini bermula dari kekecewaan. Kecewa karena perubahan politik yang berada di bawah bendera demokrasi telah gagal memenuhi janjinya.
     Pertama-tama janji akan keberpihakan yang kian susah dicapai.
     Rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan dalam paham demokrasi secara berangsur-angsur kian terpinggirkan.
     Dari kebijakan pemotongan subsidi hingga penggusuran terhadap pemukiman rakyat miskin, menjadi pola kebijakan umum pemerintahan saat ini.
     Secara ringkas rakyat, kian tidak diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan dan ini makin mengasingkan kedudukan dan posisi rakyat.
     Kekecewaan kedua menyangkut pranata hukum yang makin buruk kinerjanya. Berkali-kali korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi lepas dari jerat pengadilan.  
     Pelanggaran berat HAM yang membuat banyak pejabat militer berlumuran darah juga makin susah untuk diusut. Hukum kian lama kian menjauh dari prinsip keadilan.
     Padahal Demokrasi bermula dari bagaimana penciptaan prosedur yang bisa memenuhi tuntutan keadilan rakyat.
     Di banyak kasus terbukti betapa mahal dan birokratisnya dunia hukum di Indonesia. Bahkan yang mengecewakan beberapa kasus hukum secara ajaib selalu mengalahkan tuntutan rakyat dan memenangkan kuasa modal.
     Hukum yang diperjual-belikan telah membikin peradilan serupa dengan rumah bordil. Petugas hukum seperti seorang pelacur yang menjajakan keadilan dengan harga yang makin sulit dinalar.
     Sedikit melakukan kritik tidak saja berhadapan dengan kekuasaan represif melainkan kuasa yuridis yang bisa menguras harta benda habis-habisan.
     Di balik retorika demokrasi, kita menyaksikan kian dijauhinya rakyat dan prinsip keadilan. Pengkhianatan atas suara rakyat yang terus dikerjakan oleh instrumen hukum inilah yang memaneing buku ini untuk bersuara lebih lantang.

2
Demokrasl
Tidak untuk Rakyat

     Kekecewaan yang ketiga menyangkut tentang kredibilitas sektor swasta yang juga tidak terlalu mengagumkan.
     Saat pemerintah disebut-sebut sebagai pihak yang suka melakukan korupsi, gemar melanggar HAM dan diktator, kemudian muncul gagasan agar urusan publik diserahkan pada sektor swasta.
      Malahan yang menghebohkan sejumlah urusan publik, kini lewat perundang-undangan, dikelola mengikuti hukum pasar.
     Diawali dari sektor pendidikan hingga merembet ke air, beberapa pelayanan publik tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah.
     Padahal, untuk sektor keuangan misalnya, terbukti sektor swasta juga melakukan korupsi.
     Rasa kecewa yang keempat berasal dari aktivis pro demokrasi yang mengkomersilkan program demokrasi. Komersialisasi ini membuat aktor pro demokrasi bukan sensitif pada kebutuhan rakyat tapi peduli pada kebutuhannya sendiri.
    Mobilisasi dana besar-besaran yang dikerahkan untuk mendanai program demokrasi hanya memposisikan rakyat sebagai objek.
     Jika mau disebut masih ada banyak kekecewaan lainnya. Buku ini merupakan pelampiasan dari kerja buruk demokrasi, yang kini bukan dari rakyat untuk rakyat melainkan dari penguasa untuk pengusaha.
     Demokrasi hanya menghasilkan laba untuk segelintir orang tapi menghadirkan musibah untuk mayoritas rakyat.  
     Kalau buku ini hanya ledakan rasa kecewa, apa yang kemudian dijadikan menu dari buku ini. Di awal bab buku ini secara antusias akan membakar pembaca dengan janji-janji ideal Demokrasi. Riwayat demokrasi yang berbalut perdebatan dan darah penting untuk disuguhkan pada pembaca. Karena sebagai paham yang memiliki pengikut dan pemikir yang cemerlang, Demokrasi penting untuk diketahui cacat maupun kelebihannya.
     Dengan bab awal yang bertutur tentang sejarah ini, diharapkan buku ini akan menyajikan gambaran memadai kalau sebagai paham,
     Demokrasi tentu punya kontroversi dalam penerapan maupun gagasan. Nyatanya ada banyak perspektif dalam mendekati paham demokrasi, karenanya, demokrasi lagi-lagi bukan konsep yang tidak dapat 'ditawar'.

3
Memang Bukan
Buku Politik

       Di bab berikutnya buku ini kemudian akan melukiskan bagaimana demokrasi coba diterapkan di negeri ini. Masa buram pemerintahan Orde Baru yang telah banyak diulas, hanya diberikan gambaran ringkas. Soalnya simpel, masa kekuasaan Soeharto sudah banyak dikecam, lewat tulisan, gambar dan lebih banyak lagi, memakai spanduk demonstran. Kami hanya menyimpulkan kalau Soeharto memang gagal, bukan dalam menerapkan demokrasi, tapi terlalu taat pada kekuatan global. Kekuatan yang memanfaatkan sentimen demokrasi untuk mengipas-ngipasi Soeharto agar secara konsisten melakukan tindakan sadis. Tidak ada tindakan Soeharto yang berada di luar campur tangan kekuasaan asing, terutama saat menjelang keruntuhannya. Dinasti kekuasaan yang bergantung pada bantuan asing ini kian lama membenarkan dalil yang klasik: kalau kekuasaan, selama tidak memiliki kemandirian, hanya akan dijadikan umpan negara-negara raksasa.
     Indonesia adalah contoh terbaik bagaimana demokrasi berakhir di tangan para bandit.
     Apa kondisi ini tidak melahirkan perlawanan?
     Ya bab berikutnya akan menampilkan gerombolan yang mencoba menghiasi ornamen demokrasi. Kalangan aktivis yang meneriakkan perlawanan, kemudian terjatuh juga dalam pelukan lembaga donor.
     Demokrasi kian menjadi jargon dan tampil dalam kemasan proyek. Rangkaian program demokrasi didanai dengan anggaran menakjubkan melalui pengerahan sumber daya dari mana-mana.
    Rakyat yang kecapekan melihat perubahan, diiming-imingi dengan janji perubahan yang hasilnya, mengembalikan rakyat sebagai 'sasaran' program.
     Yang menyakitkan lagi deretan aktivis yang dulu menjadi pelopor terdepan melawan rezim lama, tiba-tiba ikut 'menumpang' dalam partai politik yang mereka kecam. Tapi perlawanan tetap dikerjakan, bukan saja lewat gerakan pro demokrasi tapi ikut terlibat dalam partai politik. Partai Politik bagai gerbong kereta yang mengangkut penumpang dengan macam-macam motif.  
     Ikhtiar yang dapat diibaratkan menegakkan benang basah, karena medan laga hampir dipenuhi oleh mekanisme dan sistem yang busuk.
     Masa depan perlawanan kemudian menjadi tanda tanya besar. Apa benar kekuasaan otoriter bisa tumbang hanya dengan senjata 'program' demokrasi?
     Buku ini ditutup dengan nasib buram yang menemani rakyat miskin. Mereka memang bukan dilayani oleh demokrasi, tetapi hanya menjadi pelayan demokrasi. Rakyat kemudian jadi barisan kata, yang menjadi berarti, ketika ada pesta demokrasi. Sisa-sisa perlawanan yang ada terus digulung oleh kebijakan yang menindas. Rakyat yang disingkirkan, kemudian berada di pojok perubahan. Partai-partai politik yang menjamur, hanya siap untuk menarik untung ketimbang mengusulkan perubahan yang radikal. Tak bisa disembunyikan bagaimana partai akan selalu memasang-masang kata demokrasi, sebagai upaya untuk menarik untung.
     Di sisi yang lain rakyat mulai dijaring dengan semua produk UU, ada yang terjerat sebagai tersangka teroris hingga pencemaran nama baik. Beberapa yang lain karena dianggap mengganggu kebersihan kota harus disapu bersih tempat penghidupannya. Negara dan pemodal besar kemudian bergandeng tangan, didukung oleh sejumlah cendekiawan, untuk memerosotkan kehidupan rakyat.
     Bab inilah yang akan dipenuhi dengan gambar visual untuk mengilustrasikan buruknya nasib yang dialami oleh rakyat.

4
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Buku ini adalah kerja keroyokan sejumlah anak-anak muda, Eko Prasetyo menuliskan naskah, Ismail, Windhu dan Andy membuat gambar yang tajam serta Wawan menyusun lay out sekaligus memberi masukan pada naskah. Bagai pasukan yang tergabung dalam film Band of Brothers karya Steven Spielberg, kami ingin menghantam keyakinan yang sudah pasti tentang demokrasi.   
     Penentangan ini hanya punya motif tunggal, agar kita tak terlalu percaya sebuah gagasan yang pada dasarnya juga ikut 'menghapus' mandat rakyat.
     Bersama kami dalam bekerja adalah kawan-kawan muda Resist Book, Nur, Aan, Fitria, Totok, Rahmat, Unun, Desi, Handa, E'tha, Sulis yang memberikan banyak ide. Juga kerja logistik yang luar biasa dari mas Pinno, mas Radi dan Karino. Juga teman-teman yang menjadi saudara, diantaranya Rozikin, Irfan, Sary, Dian, Laode, Irfan, Mulyadi dll. Kami semua memang punya keyakinan politik yang berbeda, tapi itu tak membuat kami tidak bisa bekerja bersama.
     Pada akhirnya pembaca yang akan menilai kualitas dan isi buku ini. Memang bukan tatanan teori yang sistematis yang hendak ditularkan oleh buku ini. Lebih tepat jika buku ini, membincangkan polemik mengenai konsep demokrasi, bagaimana gagasan ini diuji di tingkatan praksis dan bagaimana operasional kerja struktur-strukturnya.
    Indonesia menjadi sampel, untuk memberikan gambaran memadai bagaimana 'gagalnya' organ, konsep dan budaya demokrasi ditumbuh-kembangkan. Selama kekuasaan buas bisa bertahan hanya dengan slogan demokrasi, maka selama itu pula, rakyat tidak akan memegang kedaulatan.  
     Buku ini hanya memiliki tujuan tunggal, bagaimana anda semuanya perlu meragukan, mempertanyakan, menyangsikan bahkan jika perlu menentang serangkaian konsep yang seolah-olah pasti akurasinya. Rasanya tak berlebihan, jika kami -yang semuanya bukan jebolan sekolah politik- merasa beruntung bisa memiliki kesempatan bertemu dengan konsep demokrasi dalam kehidupan praksis sehari-hari.

Yogyakarta


5
Bab I
Imajinasi
Paham Demokrasi

Sebut saja Teori Demokrasi!

     Para penguasa tetah berhenti memerintah, tetapi kaum budak tetap menjadi budak (Lutz Niethammer)
     Musuh paling berbahaya bagi kebenaran & kebebasan adalah mayoritas yang kompak (Henrik Ibsen)
     Tidak ada kalimat yang banyak disebut, kalau berbicara politik, selain 'Demokrasi'. Dalam studi-studi humaniora kata demokrasi menyimpan pesona serta keyakinan bulat diantara banyak pengikutnya. Demokrasi adalah kalimat yang kini telah membawa banyak ilmuwan, aktivis hingga pejabat harus menyebutnya; kalau tidak ingin disebut ketinggalan. Menyemburkan kalimat demokrasi, saat Soeharto jatuh sama rutinnya dengan menggunakan kata makan dan minum. Lebih-lebih menjelang ambruknya kekuasaan Soeharto, kata Demokrasi menjadi mantra yang ampuh. Untuk menurunkan pejabat, membuat program yang hasilnya uang, menggaet posisi politik yang penting dan dimanfaatkan guna mendirikan partai.
     Tapi mungkin ini sinyalemen yang keterlaluan, karena kata Demokrasi, memiliki arti yang baik. Semua orang dengan gampang akan bilang, Demokrasi secara etimologi berasal dan gabungan dua kata Yunani, yakni demos (rakyat) dan kratos (pemerintah). Atau dalam bahasa ringkasnya 'pemerintahan oleh rakyat' Mengapa rakyat? Karena 'Vox Dei Vox Populi' yang berarti suara rakyat suara Tuhan. Hebat bukan?
     Tapi ketika definisi ini yang dipakai, muncul hujan pertanyaan: siapa yang dimaksud dengan rakyat? Bagaimana wadah pemerintahan oleh rakyat? Mekanisme apa yang diciptakan untuk terselenggaranya pemerintahan oleh rakyat?
     Kiranya Athena, salah satu kota di Yunani, tempat pertama tercetusnya ide sistem politik Demokrasi. Adalah Plato yang mengusulkan terbentuknya pemerintahan yang dikemudikan oleh orang bijak. Kalau mengamalkan arti demokrasi dalam artian 'pemerintahan oleh rakyat', Plato cemas nantinya akan meledak anarki. Aristoteles muridnya kemudian mengembangkan pendapat Plato yang tetap memberikan ruang bagi pendapat rakyat. Aristoteles yang kemudian, berusaha mengkombinasikan antara sistem pemerintahan monarkhi dengan demokrasi. Malahan Polybius melebarkan ide mengenai Demokrasi, bahwa sebuah pemerintahan yang stabil adalah hasil kombinasi dari elemen monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Sayang Athena tidak berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, tapi feodal dan kekuasaan turun-temurun menurut dinasti.
___________________
1 Lih. Goenawan Mohamad, "Musuh", Catatan Pinggir, Tempo 28 September 2003

6
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Lalu paham Demokrasi ini berkembang lagi pada masa Renaissance. Salah satu di antarannya adalah Maehiaveli yang menyusun karya dengan judul Discorsi (Politik Kerakyatan) 2.
     Dalam buku ini dilukiskan adanya tiga pola kekuasaan yang mampu menjunjung kepentingan rakyat, yakni: kerajaan (principato), kedua dewan perwakilan kalangan atas atau aristokrasi (ottimati) dan ketiga partisipasi seluruh rakyat atau demokrasi (popolare)
     Memang Maehiaveli tidak secara khusus membahas demokrasi, bahkan baginya Demokrasi bisa menghapus kekuasaan rakyat jika menjadi anarki. Kapan timbul anarki? Menurut Machiavelli itu sangat tergantung pada ada-tidaknya peluang. Machiavelli sendiri menginginkan ramuan dari berbagai bentuk pemerintahan yang kemudian dinamainya dengan Republik.
     Pembentukan pandangan demokrasi saat itu memang berkaitan dengan bagaimana cara mempertahankan dan membatasi kekuasaan. Dalam kaitan ini ada kebutuhan agar rakyat memiliki 'wakil' yang bisa melakukan kontrol, pembatasan sekaligus pendelegasian atas kepentingan-kepentingannya.
     Pandangan ini kemudian dirumuskan secara menarik oleh John Locke, yang menyatakan kalau rakyat mendelegasikan kepentingannya melalui penciptaan pranata politik yang mempunyai tugas berbeda-beda. Locke memisahkan aspek legislatif (pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum) dan yudikatif (pelaksanaan dari undang-undang dan hukum). Karena itu sistem pemerintahan yang baik, menurut Locke, adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan eksekufif dan sebuah parlemen yang memiliki kekuasaan untuk membikin hukum serta undang-undang. Gagasan Locke ini kemudian diperluas oleh Montesquie yang memisahkan tiga aspek kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Ajaran yang kemudian dinamai dengan sistem tria politica ini kemudian menjadi kaidah dalam penerapan sistem politik modern.
     Pemikiran ini memang berangkat dari bagaimana 'kekuasaan' berjalan tidak semena-mena dan cara rakyat dalam mendelegasikan kepentingan sekali-gus mengawasi jalannya pemerintahan.
     Secara berangsur-angsur paham Demokrasi kemudian bukan sekedar mekanisme untuk membatasi kekuasaan melainkan juga bersangkut-paut dengan bagaimana pembangunan masyarakat-industrial-kapitalis-modern.
___________
2 Lih. Niccolo Machiavelli, Politik Kerakyatan, KPG, 1996

7
Imajinasi
Paham Demokrasi

     Pendekatan ini sangat menyolok terutama menjelang abad 19 dimana pertumbuhan gagasan demokrasi berhubungan erat dengan pengurangan monopoli kekuasaan negara.
     Industrialisasi tumbuh demikian pesat yang ini memerlukan 'lebih sedikit' campur tangan negara. Dengan meminimalisir campur tangan negara, perdebatan mengenai Demokrasi tidak lagi beranjak pada model klasik-normatif melainkan lebih menitik-beratkan pada konteks empirik.
     Demokrasi tidak lagi diukur dari kriteria elemen-elemen normatif, yang mutlak harus ada melainkan juga bagaimana praktik minimalis yang bisa dilakukan.
     Joseph Schmumpeter 3 adalah ilmuwan yang meninggalkan pendekatan klasik demokrasi, dengan mulai meninggalkan semua kosa-kata demokrasi yang dianggapnya hanya utopis. Baginya Demokrasi hanya 'metode politik' yang digunakan untuk memilih pemimpin melalui penggunaan mekanisme yang kompetitif. Walaupun banyak ilmuwan menyebut Schumpeter memakai Demokrasi secara empirik, demokratis dan prosedural tapi tak dapat diingkari, pendekatanya persis seperti hukum pasar. Aspek yang dominan disini adalah liberalisasi, partisipasi dan inklusivitas. Seperti definisi Schumpeter untuk methode demokratis yang dimaknai sebagai 'prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat
     4. Individu ini di antaranya adalah politisi yang berkompetisi lewat Pemilu. Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin menindak-lanjuti dengan menyusun kriteria untuk sistem Politik yang demokratis 5, di antaranya
(1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok masyarakat
(2) partisipasi politik yang melibatkan semua warga dan (3) tingkat kebebasan sipil dan politik yang memadai. Pendekatan demokrasi semacam ini memang menawarkan janji yang menakjubkan, karenanya banyak pendekatan kemudian melihat dampak dari penegakan demokrasi secara total.
________________
3 Lih. Georg Sorensen, Demokrasi & Demokratisasi, Pustaka Pelajar & CCSS, 2003
4 Lih. Samuel P Huntington, Gelombang Demokrahsasi Ketiga, Grafiti 1995
5 Lih. Sutoro Eko, Transisi Demokrasi Indonesia, APMD Press, 2003

8
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Lebih maju dari pendahulunya, David Held mendifinisikan Demokrasi sampai dalam artian penegakan prinsip dasar otonomi individu. Bagi David Held orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain.  
     Definisi ini merupakan perluasan dari konsep demokrasi dalam artian Politik, dengan menitik-beratkan pada liberalisasi dan partisipasi yang lebih besar. Melalui pandangan semacam ini maka konsep demokrasi kemudian meluaskan definisinya. David Held memang menguji-cobakan konsep Demokrasi yang bisa meyentuh aspek di luar politik. Pergerakan definisi Demokrasi yang makin meluas ini yang kemudian mendorong sejumlah kalangan untuk mencoba memberikan rumusan aplikatif Demokrasi. Pelebaran makna demokrasi ini ditunjang oleh bergeraknya kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang melakukan tuntutan bagi kemandirian individu sebagai warga negara, jaminan atas hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.  
     Gelombang perlawanan masyarakat sipil ini terutama berlangsung di sejumlah negara yang penguasanya diktator. Demokrasi sebagai paham mengalami pasang-surut seiring dengan lemah dan kuatnya tuntutan akan kemandirian politik rakyat.
Adalah Samuel Huntington yang mencoba mengenali gelombang demokratisasi melalui periodisasi waktu.  
     Huntington mulai mengusut sejumlah faktor yang menimbulkan naik-turunya sistem politik demokrasi. Gelombang pertama demokratisasi ada pada periode revolusi Perancis dan Revolusi Amerika yakni perluasan hak untuk memilih, yang kini mungkin bisa disebut sebagai kriteria minimalis Demokrasi (1828-1926).
     Disusul gelombang balik saat kekuasaan fasis dan komunis bangkit untuk meruntuhkan rezim demokrasi yang korup dan otoriter.
     Kemudian gelombang demokratisasi kedua (1943-1962) muncul pada PD II yang, menurut Huntington, bangkit karena pendudukan Sekutu yang mendorong terbentuknya pranata-pranata baru.
     Gelombang balik kedua (1958-1975) muncul ketika terjadi kudeta yang dikerjakan oleh pihak militer dan ini terjadi di beberapa negara, di antaranya Amerika Latin dan kawasan Asia.
     Disusul gelombang ketiga demokrasi (1974-) yang ditandai dengan kian banyaknya negara yang memilih sistem politik demokrasi.

9
Imajinasi Paham Demokrasi

     Jika ukuran gelombang ini yang dipakai, maka saat ini Indonesia berada dalam putaran keempat gelombang demokrasi. Dikatakan keempat karena pada tahun 1974, gelombang demokrasi menyapa Indonesia dengan kepiawaian Soeharto menerapkan teori pembangunan.  
     Tapi apa sebenarnya indikator yang dipakai untuk memastikan suatu negara menganut sistem demokrasi? Salah satu lembaga yang termasyhur dalam pengukuran demokrasi, yakni Freedom House index menggunakan satu dimensi pengukuran yakni kompetisi dan partisipasi.  
     Untuk masing-masing dimensi digunakan skala tujuh, sehingga negara dengan peringkat teratas (yaitu, negara-negara dengan derajad demokrasi tertinggi) adalah satu-satu (1-1 dan yang terendah adalah tujuh-tujuh (7-7).
     Sedangkan pada standar yang lain, ukuran demokrasi kerapkali disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Asumsi yang hendak diletakkan melalui pendekatan ini, jika suatu negara makin makmur maka itu artinya negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini biasanya dirujuk pada pendekatan yang selama ini digunakan oleh UNDP. Argumen demokrasi akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi, dilandasi oleh alasan utama: demokrasi akan menyediakan lingkungan politik yang stabil dan basis bagi pluralisme ekonomi. Tapi apa memang demikian yang terjadi?
     Di titik ini ada sosok ilmuwan terhormat yang bernama Amartya Sein. Dalam paparannya Amartya percaya, bahwa kemiskinan bukan karena mereka (orang miskin) tidak memiliki barang melainkan ruang kapabilitas mereka yang kecil 6. Dengan kata lain, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu. Itu sebabnya kebebasan menjadi sangat berarti, karena kebebasan adalah syarat utama supaya sebuah tindakan untuk memiliki sesuatu menjadi mungkin.
     Amartya memberikan saham besar bagi filsafat politik demokrasi, karena kepercayaannya yang besar, terhadap terbukanya akses bagi setiap orang terhadap sumber-sumber ekonominya. Fokus utamanya ada pada bagaimana kapabilitas merupakan kunci utama bagi peningkatan kesejahteraan. Kapabilitas dalam artian, bagaimana upaya dan kebebasan untuk memperoleh hidup yang layak dapat berlaku bagi semua orang.
     Di titik ini singgungan atas paham demokrasi menjadi mungkin, karena absensi institusi politik yang demokratis dapat 'memperburuk' kondisi ekonomi suatu bangsa. Institusi yang demokratis akan memberikan ruang serta kesempatan yang luas bagi warganya untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
________________
6 Lih. Muhammad Chatib Basri, Amartya Sen: Pilihan & Kemiskinan, Jurnal Kalam, 19, 2002

10
Demokrasi Tidak untuk Rakyat

     Argumentasi kalau sistem politik demokrasi akan menguntungkan bagi proses pertumbuhan ekonomi juga coba dibuktikan melalui fakta 'pertumbuhan'. Adalah Milton Friedman, ahli ekonomi pemenang nobel, yang berpendapat kalau kebebasan politik berhubungan erat dengan kebebasan ekonomi. Demokrasi menurutnya, adalah hasil dari perkembangan pasar bebas yang dijalankan oleh sistem kapitalis. Dengan demikian, dalam kesimpulan Friedman, jika hendak menerapkan sistem politik yang demokratis, syarat yang harus dipenuhi adalah pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berwatak kapitalis 7. Sumber daya ekonomi yang besar menjadi bahan bakar yang mutlak harus dimiliki oleh kandidat untuk dapat memperoleh dukungan. Artinya tampilnya kelas borjuasi menjadi penting bagi sebuah sistem politik demokrasi yang menerapkan ekonomi kapitalis. Ini menyolok ketika terjadi pemilu dimana calon anggota parlemen (wakil rakyat) harus memiliki modal yang mencukupi untuk bisa terpilih. Pada tahun 1978 misalnya, setidaknya 19 dan 100 orang senator Amerika Serikat adalah para milyuner.
     Tesis ini diperkuat oleh pendapat Seymour M. Lipset, sosiolog asal Amerika Serikat, yang juga percaya kalau negara makmur sajalah yang mampu menerapkan sistem politik demokrasi. Lipset melakukan pemetaan pada sejumlah negara di kawasan Eropa dan Amerika Latin 9. Melalui klasifikasinya terbukti bahwa negara-negara yang tergolong demokratis pada umumnya ada pada negara-negara yang makmur. Apa arti kemakmuran? Lipset memilih empat indikator, yakni kekayaan, industrialisasi, pendidikan dan urbanisasi. Dalam soal kekayaan diperlihatkan oleh Lipset bahwa negara Eropa yang demokratis mempunyai pendapatan per kapita rata-rata US$695 sementara pemerintahan Amerika Latin dengan pemerintahan diktatorial yang tidak kontinyu, pendapatan per kapitanya rata-rata hanya US$171. Korelasi antara demokrasi dan kekayaan ini tampak dalam pemakaian fasilitas seperti koran, telephon, kendaraan pribadi dan radio. Semakin tinggi demokrasinya semakin banyak fasilitas-fasilitas ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal yang sama juga pada dunia industri. Lipset menyatakan semakin sedikit orang yang bekerja di sektor pertanian, penggarapan sawah dan makin bertambahnya orang yang giat di sektor industri, maka negara itu makin demokratis. Secara ringkas Lipset katakan, 'semakin makmur suatu bangsa, semakin besar kesempatannya untuk mempertahankan demokrasi'.
_______________
7 Lih. Arief Budiman, Teori Negara, Gramedia, 1996
8 Lih. John Markoff, Gelombang Demokrasi Dunia, Pustaka Pelajar & CCSS, 2002
9 Lih. "Tesis Lipset tentang Demokrasi", Basis, Juli-Agustus 1998

11
Imajinasi Paham Demokrasi

     Di titik ini Demokrasi sebenarnya menghadapi dilema. Sebab memang ada kontradiksi antara hukum bagi akumulasi modal dan hukum bagi terselenggaranya demokrasi. Bagi hukum akumulasi modal, masyarakat dipilih berdasarkan kepemilikan modal yang dimilikinya.  
     Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi, yang mencoba menerapkan prinsip setiap orang memiliki hak yang sama, problem yang muncul apa memang 'hak' yang sama juga berlaku bagi kompetisi politik dalam pemilu? Persaingan politik yang dijalankan tentu memakan ongkos yang tidak kecil dan negara mau tidak mau juga harus mengikuti prinsip akumulasi modal bagi proses pertumbuhan ekonominya.
     Negara memang tidak akan mampu menjaga 'netralitas' bahkan bisa berubah fungsi menjadi kekuatan 'perantara' yang lebih mengutamakan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pemilik modal ketimbang mayoritas rakyat yang terlantar secara ekonomi.
     Kasus di Indonesia membuktikan bagaimana 'rumitnya' prosedur demokrasi yang ujung-ujungnya memang akan memenangkan 'wakil' kepentingan modal ketimbang 'suara' rakyat pinggiran.
     Tapi sebelum menginjak pada kasus yang ada di Indonesia, dalam paham Demokrasi memang kunci utamanya ada pada bagaimana mekanisme dan prosedur untuk mengatasi berbagai konflik.
     Dalam kerangka struktural, sistem politik demokrasi 'dijanjikan' menyediakan, mengatur sekali-gus menyalurkan konflik sehingga mengkristal dalam bentuk kesepakatan (konsensus).
     Kenapa bisa seperti itu? Karena Demokrasi memiliki kelebihan-kelebihan. Para penyokong paham demokrasi, menguraikan berbagai kelebihan sistem ini. Pertama-tama janji persamaan kesempatan politik bagi tiap individu yang dijamin oleh hukum. Bukan saja kesempatan politik melainkan juga kesempatan ekonomi. Apa jaminannya? Kelebihan Demokrasi adalah mempersatukan masyarakat dalam perbedaan, karena rakyat bisa bersatu sebab mempunyai dasar serta tujuan yang sama. Dasar dan tujuan yang sama ini diatur melalui pola kekuasaan yang distributif dan partisipatif. Demokrasi memperkenankan bahkan menganjurkan adanya kompetisi politik yang terbuka, karena dari sana ada mekanisme kontrol.

12
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Kontrol dari mana? Kelebihan lanjutan dari sistem demokrasi tak lain adalah legitimasi yang berpangkal prosedural dan diatur dalam konstitusi. Artinya kekuasaan dipilih berdasarkan pada pilihan rakyat yang diatur secara konstitusional. Rakyat dalam prinsip demokrasi bukan kumpulan massa anonim melainkan kekuatan sosial yang terhimpun dalam berbagai organ. Demokrasi karenanya bukan semata-mata prinsip politik melainkan juga dasar ideologi yang kerapkali dijadikan alat perjuangan berbagai gerakan rakyat. Kemandirian politik rakyat menjadi tujuan utama bagi penerapan sistem demokrasi.  
     Dalam konteks inilah Demokrasi memerlukan civil society. Civil Society ini dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (voluntary) keswasembadaan (selfregenerating) dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Gagasan civil society ini terangkat ke permukaan oleh maraknya tuntutan demokratisasi yang digulirkan oleh berbagai kelompok masyarakat.
     Jika tuntutan demokrasi di awal mula lebih bersifat politis, yakni keluar dari belenggu penindasan politik maka demokrasi yang dituntut oleh organ civil society, berorientasi pada kemandirian politik dan ekonomi.  
     Kondisi ini muncul terutama karena meningkatnya kelas menengah berpendidikan dan peran dan kerja 'teknokratik' sejumlah orang di birokrasi publik maupun instansi swasta.
     Negara yang otoriter tidak saja dipaksa untuk melakukan pemilu secara demokratis akan tetapi juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang 'bersih' pada rakyat. Terutama ketika negara menjadi bagian penting dari jaringan kapital international, dimana kemakmuran dan kelimpahan ekonomi hanya berpusat pada segelintir orang.
     Disini mulai muncul serangkaian tuntutan partisipasi, yang jika diatasi dengan cara-cara kekerasan dapat menimbulkan gelombang perlawanan yang jauh lebih progresif.
     Negara yang didukung oleh jaringan birokrasi, kekuatan borjuasi dan pasukan militer tidak bisa mempertahankan aliansi karena memang lama-kelamaan memiliki kepentingan yang saling berbenturan.
     Konflik kepentingan yang sejak awal memang telah dikuatirkan, menjadi persoalan utama di beberapa negara yang mulai beranjak menuju sistem demokrasi.
     Apalagi jika ini berkait dengan hadirnya kelas menengah yang kuat, memiliki orientasi politik liberal dan keyakinan sekuler. Kecenderungan mereka untuk memperbesar pengaruh diperantarai oleh tumbuh-pesatnya media yang tidak lagi bisa dikontrol kekuasaan. Gagasan, paham politik maupun keyakinan yang saling berkomunikasi lama-kelamaan membentuk jaringan yang sulit untuk dibatasi.
     Lebih-lebih di saat kemajuan tekhnologi komunikasi yang makin tidak mengenal batas geografis. Persoalan yang biasanya didesakkan terlebih dulu adalah bagaimana pendelegasian otoritas yang melibatkan banyak kalangan, tidak hanya dimonopoli oleh negara.
     Keputusan-keputusan politik tidak bisa hanya berpusat pada segelintir kelompok tapi juga melibatkan berbagai kelompok. Pada titik inilah muncul apa yang populer dinamai dengan redemokratisasi, proses pemulihan demokrasi dimana berbagai pihak mulai mendefinisikan aturan maupun prosedur yang akan menentukan siapa yang berkuasa kelak.

13
Imajinasi
Paham Demokrasi

     Redemokratisasi ini memang bukan bermaksud melawan kuasa negara yang kejam melainkan 'mengurangi' penetrasi negara yang berlebihan pada sektor publik.   
     Disini masuk konsep yang dinamai dengan 'pasca-totaliterisme', yang digunakan untuk membedakan dengan totaliterisme di bawah Stalin, fasisme Hitler dan Mussolini. Pada dekade pasca-totaliterisme, kekejaman politik tidak lagi menyolok, walaupun tidak berarti hilang, melainkan diganti dengan upaya ideologis dan kultural yang secara sistematis melakukan penetrasi ke dalam masyarakat dengan tujuan menundukkannya di bawah dominasi negara 10. Kontrol negara mulai mengalami gugatan, sehingga benih kekuatan masyarakat yang mulai melanjutkan perlawanan kembali digalang. Upaya redemokratisasi ini menyolok terutama pada dekade pasca 1989, yang ditandai dengan kekalahan rezim komunis di berbagai negara Eropa Timur termasuk Rusia. Paham demokrasi yang menyebar cepat ke seluruh dunia ini kemudian menempatkan masyarakat sipil sebagai perantara relasi antara pasar dengan negara.
     Strategi penguatan civil society ini ditujukan pada terbentuknya masyarakat politik yang demokratis, partisipatif dan reflektif. Strategi yang hendak dirumuskan kerapkali dari pengupayaan ruang publik yang terbuka dimana semua potensi masyarakat bisa terlibat secara aktif. Strategi ini biasanya menggunakan organ-organ cendekiawan, kalangan NGO mau-pun kelompok budayawan sebagai agen pelopornya. Menariknya kekuatan civil society ini memang tidak diarahkan untuk melawan kekuasaan negara tetapi menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus kontrol bagi dominasi kekuasaan. Aktivitas yang kerapkali dilakukan adalah advokasi, pendidikan publik untuk penguatan politik serta pemantauan institusi parlemen maupun lembaga yudisial. Strategi penguatan civil society ini pada hakikatnya mencoba untuk menanam kultur demokrasi pada semua lini sosial dan mensosialisasikannya lewat jalur pendidikan. Diharapkan dengan penyemaian kultur civil society akan muncul individu-individu demokratik serta pranata yang berwatak demokratis.
________________
10. Lih. Muhammad AS Hikam, Democracy & Civil Society, LP3ES, 1999

14
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Apakah strategi ini memang akan menghasilkan jawaban yang tepat bagi kebuntuan partisipasi politik rakyat? Ada yang menyimpulkan ini cara yang jitu, karena menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus dapat menampung partisipasi rakyat secara menyeluruh. Methode ini tepat karena penyadaran politiknya lebih ke arah revitalisasi kesadaran diri serta pengembangan kemandirian politik masyarakat. Maknanya jelas, bahwa penguatan civil society ini memberikan kewenangan serta kekuasaan yang bertumpu pada kebutuhan rakyat. Kasus yang dirujuk keberhasilan civil society ini adalah gerakan demokratisasi yang berlangsung di Eropa Timur. Dimana berbagai kelompok bercampur-baur, kalangan cendekiawan bersama kaum buruh serta diikuti oleh kelas profesional bergandeng tangan melakukan kontrol atas kekuasaan represif negara. Disana ada pemberdayaan politik yang nyata, karena masyarakat mengalami proses penanaman kesadaran demokrasi. Pertanyaannya lagi-lagi, semudah itukah kesadaran demokrasi itu terbentuk dan partisipasi politik dapat direalisir? Kesangsian ini kemudian memunculkan pertanyaan mendalam, tentang kesahihan konsep demokrasi itu sendiri.

15
Demokrasi
yang dikutuk!

Suatu Demokrasi sempurna
Adalah hal yang paling memalukan di dunia (Edmund Burke)

     Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi bukan tidak mengandung cacat. Ada banyak ilmuwan yang melakukan kritik pada konsep yang satu ini. Keberatan mereka atas Demokrasi, diawali dari kandungan kedaulatan individu hingga keperkasaan Parlemen. Sebagian kekecewaan ini bermula dari, bagaimana cara kerja Demokrasi yang mementaskan pertarungan modal hingga persekutuan najis sejumlah kelompok kepentingan. Dua-duanya melakukan pengkhianatan atas kedaulatan rakyat dan keduanya hanya menempatkan rakyat seperti secarik kertas suara. Ada banyak contoh kemudian diangkat untuk menampilkan prestasi buruk sistem politik Demokrasi. Gugatan atas sistem Demokrasi ini tak mengurangi kredibilitas dan kesahihan sistem politik Demokrasi.


16
Imajinasi
Paham Demokrasi

     Adalah Carl Schmitt yang melakukan kritik atas diterapkannya Demokrasi Liberal, suatu konsep politik yang bertolak dari fakta bahwa politik telah diciutkan pengertiannya menjadi sekedar suatu kegiatan instrumental untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya mementingkan diri-sendiri. Carl melihat, Demokrasi Liberal telah menihilkan politik dan semua makna hakikinya. Demokrasi Liberal menjadi konsep yang buta terhadap hubungan-hubungan kekuasaan, yang sesungguhnya memiliki konflik. Demokrasi kemudian percaya bahwa setiap kelompok kepentingan yang berbeda bisa secara perlahan-lahan dirangkul dalam kepentingan kolektif. Padahal pemenuhan atas hak-hak tertentu akan mengakibatkan pengucilan atau pengurangan atas hak-hak lainnya. Disini Demokrasi kemudian jadi konsep yang utopis, karena mengabaikan konflik kepentingan dan memandang kekuasaan secara netral.
     Disini Demokrasi kemudian mendapat gugatan, terutama tidak adanya garis batas antara kita dan mereka. Lintas batas kekuasaan masing-masing kelompok hanya dikompetisikan melalui partai politik dan pemilu. Itu sebabnya contoh penerapan ideal konsep demokrasi selalu merujuk pada negara-negara maju. Karena disana prosedur demokratis yang memfasilitasi keberadaan lembaga-lembaga formal serta bagaimana perumusan metode pengambilan keputusan yang lebih diutamakan. Makna hakiki kedaulatan rakyat dipandang utopis sehingga yang diandalkan dan konsep demokrasi memang sekedar jaminan partisipasi meluas yang ditampung dalam struktur kelembagaan. Karakter demokrasi semacam inilah yang kemudian mengundang perdebatan di berbagai kalangan.

17
Demokrasl
Tidak untuk Rakyat

     Karena partisipasi secara sama dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak ada! Mengapa? Geoff Mulgan11 mengisyaratkan beberapa gejala: pertama, ide demokrasi yang mengurangi peran negara bukan kemudian mendorong keaktifan rakyat melainkan tampilnya kelas 'profesional' politik yang akan menggantikan posisi rakyat. Politik menjadi diprofesionalkan, karena 'orang kebanyakan' digantikan oleh politikus karier yang berbuat karena aturan yang ditetapkan oleh komplotan oligarkhi. Kedua desakan untuk keterbukaan, ironisnya dimanfaatkan untuk kiprah kekuatan pasar sehingga hukum demokrasi, bukan dari rakyat untuk rakyat tapi dari penguasa untuk pengusaha. Yang ketiga, pesatnya perkembangan media telah mengurangi banyak kekuatan potensial para pemilih, karena pengumpulan opini, sifatnya hanya mendaur ulang proses legitimasi. Daur ulang yang secara sukses sudah menghabisi potensi kedaulatan bahkan pengawasan rakyat. Tampilnya kelas profesional politik ini telah meruntuhkan mithos partisipasi yang selama ini didengung-dengungkan.
     Dimana kiprah para profesional politik ini? Partai politik menjadi kendaraan karir mereka. Mandat partai sebagai medium pendidikan, rekrutmen hingga penempatan perwakilan sudah tidak berlaku lagi. Yang ada dalam dunia partai, kecurangan pada sejumlah pemilih, sentralisasi pengurus melebihi suara rakyat bahkan mencuri platform partai lain untuk meningkatkan perfoma. Kontrol pemilih atas yang dipilihnya sangat rendah. Untuk menyebut suatu contoh, ketika 70% masyarakat Amerika mendukung ide penundaan semua uji coba nuklir, mereka dihadapkan pada kenyataan harus memilih hanya dua calon yang justru keduanya menentang ide penangguhan tersebut. Partai-partai kemudian enggan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan rakyat, karena sangat kuatir akan reaksi para penyumbang dana yang telah memberikan uang untuk kampanye mereka. Kegiatan pemilu sarat dengan pertaruhan dana besar-besaran dan itu sebabnya 'suara rakyat' hanya dihitung sebatas kertas suara, yang itupun bisa dibeli.
_________
11. Lih. Geoff Mulgan, Politik dalam Sebuah Era-Anti Politik, YOI, 1995


18
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Saksikan bagaimana mesin perang antar kandidat berjalan di negara yang selama ini berkampanye tentang demokrasi, Amerika Serikat. George Soros yang tidak menyukai kepemimpinan George Bush, mulai menggelontorkan uang US$ 15,5 juta. Untuk apa uang itu? Sebesar US$ l0 juta diberikan ke America Coming Together (ACT) sebuah organisasi liberal. Kemudian sebesar US$ 3 juta diberikan ke lembaga analisis milik Clinton, The Centre for America Progress untuk melawan neo konservatif di Wahington. Dan US$ 2,5 juta dialirkan ke Moveon.org, sebuah lembaga lobi yang ia dirikan untuk membela Clinton dari serangan partai Republik pada masa pemerintahannya. Soros lewat Lembaga Open Society sudah mcndonasikan sekitar US$5 milliar (setara Rp 40 triliun) untuk menumbangan rezim-rezim yang menurutnya anti Demokrasi. George Bush sendiri bukan tidak punya pendukung yang memiliki pundi-pundi besar. Diantaranya Rupert Murdoch, keluarga maha-konglomerat media, yang memberi kontribusi maksimum US$ 2.000. Jumlah ini adalah batas maksimum yang diizinkan Undang-Undang Dana Kampanye Calon Presiden) dalam kampanye Bush-Cheney Juni lalu12. Senjata Bush untuk melawan Soros juga dengan memanfaatkan kekuatan Konglomerat. Pemilu kemudian menjadi pertarungan pasar dengan pasar. Dimana suara rakyat kemudian? Miniatur berikut ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat dibajak oleh sistem demokrasi

______________
12 Tempo 8 Februari 2004



19
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Absolutisme kekuasaan yang dulu ditentang habis-habisan oleh pendukung demokrasi kini telah digantikan oleh absolutisme pasar. Pasar dengan sistem demokrasi menjadi kian diuntungkan, apalagi dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga keuangan international yang memiliki kekuasaan 'mewah'. Dinyatakan oleh Gill, perubahan ekonomi international semakin mendekati suatu bentuk 'konstitusionalisme baru' yang menunjuk pada upaya memperlakukan pasar sebagai tatanan konstutisional dengan segala pranata, tata-cara dan lembaga-lembaganya sendiri yang bekerja demi melindungi pasar dan campur tangan politik. Kekuasaan mewah ini telah menempatkan pasar sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki taraf otonomi yang tinggi bahkan berada di luar jangkauan mayoritas massa politik bahkan pemegang sah kekuasaan politik. Pasar semula diupayakan untuk 'kebal' dari campur tangan politik tetapi lama kelamaan, menjadi kekuatan yang mengintervensi semua pengambilan putusan maupun penetapan kebijakan politik.

20
Imajinasi
Paham Demokrasi

     Itu sebabnya Williams dan Young berpendapat bahwa kepemerintahan yang efektif dirasuki oleh suatu pemahaman liberal tentang kebutuhan untuk merubah masyarakat dan politik demi menjadikan pasar berfungsi secara lebih efisien. Itulah kredo pemerintahan demokrasi yang baru, yakni bukan semata mengurangi peran negara melainkan mengatur ulang fungsi pemerintahan dengan menggeser batas antara sektor publik dengan sektor swasta, sehingga memperlebar ruang sektor swasta, dengan peran pemerintah yang berubah dari penyediaan langsung ke pengaturan. Mode pemerintahan demokrasi semacam ini bertumpu pada: pertama, regulasi ekonomi yang dijalankan secara progresif dengan keterlibatan parlemen untuk mengesahkan berbagai peraturan hukum. Aturan ini bersandar pada mekanisme perdagangan dalam negeri yang dipola mengikuti hukum perdagangan international, kedua ada kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga ekonomi baru yang terbebas dari tekanan sosial politik dalam negeri dan yang ketiga mendorong berfungsinya lembaga-lembaga pengatur ekonomi terpisah dari struktur pertanggung jawaban publik.
     Tiadanya unsur pertanggungjawaban publik ini nampak dan bagaimana persekutuan najis antara berbagai kekuatan perusahaan multinasional dengan negara. Selingkuh ini telah menoreh wajah akumulasi kekayaan besar-besaran di tengah kemiskinan. Contoh yang dapat dikutip adalah Equatorial Guiena, sekitar 90% dari pendapatan tahunan minyak yang berjumlah US$300 juta-US$ 500 juta mengalir ke rekening presiden seumur hidup Teodoro Obiang Ngume Mbagoso. Hal yang sama dilakukan oleh perusahaan raksasa BP, yang pada tahun 2001, mengungkapkan sumbangannya pada pemerintahan Angola. Kondisi serupa terjadi pada kasus besarAmerika, yakni hancurnya Enron dan World Com di di Amerika. Situasi yang sama menimpa Indonesia, ketika meledak kasus BNI. Dibobol transaksi L/C fiktif senilai Rp 1,7 triliun, Bank dengan delapan juta nasabah ini mengalami kerugian raksasa. Para aktor yang bekerja melakukan pencurian ini, selain aparatur negara juga kelas profesional lain, seperti akuntan publik, pengacara, pekerja dalam sendiri. Rakyat dalam persoalan itu semua, tak mampu melakukan kontrol apapun, malahan hanya menjadi penonton pasif dari berbagai tragedi besar.

21
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Oleh Erich Fromm13 Demokrasi yang bertumpu pada suara terbanyak sesungguhnya sudah dieurigai sejak dini. Keputusan mayoritas diambil sebagai alasan untuk pembenaran, adalah kebodohan yang keterlaluan. Erich Fromm lagi-lagi katakan, sebab bila kita belajar dari pengalaman sejarah, semua gagasan politis "yang benar" dari jenis, seperti juga gagasan filosofis, agama atau ilmu pengetahuan, mula-mula berasal dari kalangan minoritas. Jika keputusan tentang nilai didasarkan pada jumlah orang yang mendukungnya, maka kita rupa-rupanya masih tinggal di gua-gua zaman batu. Ada yang luput dari demokrasi berdasar suara mayoritas ini, pertama, harus disadari kalau keputusan yang benar tak dapat dibuat berdasarkan hasil suara massa yang terbanyak, kedua tekanan suara terbanyak membuat seorang pemilih tak mampu mengontrol lagi wakilnya dan sekaligus tidak memiliki pengaruh yang langsung dan ketiga fakta-fakta penting yang diperoleh oleh pemilih maupun dikatakan oleh wakil pada hakekatnya sulit untuk diseleksi tingkat kebenarannya. Karena kontrak demokrasi dibatasi, seumpama di Indonesia, 5 tahun sekali. Itu sebabnya jika demokrasi mau bermutu, harus, maju beberapa langkah untuk menambal kelemahan-kelemahan teoritis yang menyelimutinya.
Lagi-lagi dimana posisi rakyat? Mereka menjadi lapisan sosial yang perlu dicerahkan. Pencerahan inilah yang menjadi mandat berbagai kelompok yang disebut-sebut sebagai bagian civil society. Bekerja untuk mendorong proses perubahan agar makin demokratis dan memenuhi kepentingan-kepentingan pasar. Terutama sejak perubahan kebijakan di tingkatan Internasional, dimana World Bank memberikan partisipasi yang lebih besar pada NGO dalam sejumlah program. World Bank melaporkan bahwa partisipasi NGO dalam proyek-proyek yang didanainya meningkat dari 6 persen pada tahun 1973-1998 menjadi 30 persen pada awal 1990-an dan 50 % dari keseluruhan proyeknya pada akhir 1990-an. Di samping itu, tentu pemerintahan AS menjadi negara yang memiliki saham besar bagi perluasan dan pengembangan isu-isu Demokrasi. Kemasan program ini sudah tentu harus sesuai dengan ideologi liberal yang menjadi karakteristik pemerintahan AS. Kelompok AS yang mendanai bantuan itu diantaranya USAID, Asia Foundation, Eurasia Fondation, NDI (National Democratic Institute).
____________
13 Lih Erich Fromm, Masyarakat yang Sehat, Yayasan Obor Indonesia, 1995


22
Imajinasi
Paham Demokrasi

     Biasanya program demokrasi itu wujudnya adalah bantuan untuk kegiatan advokasi, bantuan pendidikan untuk masyarakat sipil dan asistensi media. Ketiganya dipilih, karena mewakili isu ketidak-berpihakan sekaligus kepercayaan akan jalannya perubahan, yang tidak menempuh jalan radikal. Proyek demokrasi yang dijalankan oleh kalangan NGO ini pada hakikatnya akan terbentur oleh banyak persoalan. Diantaranya kultur dan kelas sosial menengah atas yang bekerja di dalamnya membikin NGO tidak memiliki konstituen yang riil. Dampak dari keadaan ini di antaranya adalah banyaknya bantuan yang bocor dan dikorup oleh lingkungan internal NGO. Kedua partisipasi yang memang teramat minim di komunitas rakyat karena memang NGO bukan merupakan organ politik yang memiliki basis massa teramat kuat di bawah. Persoalan ketiga yang menyengat adalah rendahnya akuntabilitas dan transparansi NGO pada publik, yang kadang-kala menjadi subyek perubahannya. Maknanya jelas, program demokrasi yang dimotori oleh NGO harus berhadapan dengan budaya maupun etos internal yang sama sekali tidak mendukung.
Perbincangan mengenai NGO akan diulas lebih dalam pada bab berikutnya. Yang pasti aktor demokrasi di samping NGO juga kelompok-kelompok kepentingan. Di antaranya memang kelas menengah profesional yang selalu diidam-idamkan sebagai kekuatan pendukung demokrasi. Tapi seperti yang tampak, kelompok ini kerapkali menjadi kelas sosial yang meraup laba dengan cara-cara yang licik. Sebut saja para pengacara, yang lebih memilih untuk membela kelompok industriawan ketimbang rakyat yang tersingkir. Juga bagaimana kerasnya pengambil kebijakan untuk tetap tidak bergeming ketika mengambil putusan, meski suara mayoritas menghendaki lain. Sebut saja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mestinya dijalankan atas prinsip satu negara satu suara, tetapi semua kesepakatan agendanya ditentukan oleh sekelompok kecil negara. Artinya Demokrasi yang menyatakan sebagai kebebasan berpendapat, ternyata tidak memberikan pengaruh bagi kebijakan yang dirumuskan oleh sebuah pemerintahan. Misalnya kebijakan George W Bush untuk menyerang Irak, meski ditentang oleh ribuan penduduk di semua negara, bahkan melalui internet, televisi, tapi semua protes itu sia-sia saja karena serangan tetap dilakukan.

23
Demokrasl
Tidak untuk Rakyat

     Demokrasi yang diidam-idamkan sebagai suara mayoritas, pada hakekatnya -mengutip istilah Kaushik Basu- hanya meletakkan rakyat sebagai anak bawang. Strategi anak bawang ini berangkat dari premis: biarkan orang meyakini bahwa pendapat mereka diperhitungkan, bahwa mereka ikut serta dalam pengambilan putusan bangsa, tetapi mereka sebenarnya tidak terlibat dalam permainan yang sesungguhnya. Opini dimainkan dengan mahir oleh media yang sebenarnya menjadi pilar demokrasi, tetapi kini berjalan sebagai wakil kelompok usahawan. Media telah menjadi industri baru yang bekerja mengikuti hukum pasar, yakni memelintir opini mayoritas untuk kepentingan segelintir kelompok kepentingan. Lihat saja bagaimana media mementaskan publikasi tentang terorisme yang menghabisi karakter Usama bin Laden serta kelompok Mujahidin lain, tanpa melakukan investigasi mendalam mengenai bagaimana kiprah kelompok ini dalam menyelesaikan perang saudara di sana. Hal yang sama juga dilakukan oleh media, mengenai pentingnya mengadopsi ekonomi pasar bebas dalam melanjutkan pembangunan.
     Konsep Demokrasi kini mulai disangsikan karena jika dimaknai secara 'prosedur' ada banyak aktor kepentingan yang bermain di dalamnya.   
     Menjatuhkan rezim diktator kemudian melakukan pemungutan suara, memang pekerjaan sulit, tapi jauh lebih sulit mempertahankan partisipasi yang menyeluruh. Disini Demokrasi berhadapan dengan sejumlah konflik laten yang harus dihadapi dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mekanisme prosedural.
     Pertama-tama akumulasi modal yang mengantarkan sejumlah orang memiliki kekayaan melimpah. Uang mengambil peran penting, apalagi jika kekayaan tidak bersumber pada kerja melainkan akumulasi modal serta 'pencurian' nilai lebih para pekerja.
     Kelompok-kelompok politik yang bermodalkan uang ini, yang dalam kategori kelas sosial inamakan golongan borjuasi, menjadi kekuatan utama yang menyokong prinsip demokrasi. Dengan mengumumkan prinsip kedaulatan rakyat, borjuasi mulai melancarkan agresi untuk mengurangi kekuasaan kalangan feodal dan aristokrat. Prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hukum pada semua manusia, merupakan janji 'utopis' paham demokrasi.

24
Imajinasi
Paham Demokrasi
Bermain Demokrasi

     Kebebasan berpendapat ternyata tidak mempengaruhi atau mengontrol pemerintah. Misalnya Amerika Serikat, orang menyatakan pendapatnya dengan bebas -melalui surat kabar, televisi, ruang chatting di Internet- tentang rencana George W Bush menyerang Irak. Meskipun penentangan besar-besaran dilakukan tapi Amerika tetap saja menyerang Irak. Situasi serupa dilakukan oleh lnggris dan Australia. Mereka menerapkan strategi anak bawang: biarkan orang menyakini bahwa pendapat mereka diperhitungkan, bahwa mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan bangsa, padahal mereka tidak termasuk dalam permainan sesungguhnya. Sementara masyarakat belajar untuk berpartisipasi, pemerintah demokratis belajar mencapai jalan mereka tanpa partisipasi masyarakat (Kaushik Basu, Prof Ekonomi Cornell University, Tempo 30 November 2003)


25
Demokrasi
Tidak untuk Rakyat

     Dalam proses pemilihan umum legislatif 5 April 2004 ada sekitar 34,5 juta orang yang tidak ikut pemilu. Jumlah lain menyebutkan ada 40-50 juta orang yang tidak ikut pemilu 2004. Yang jelas 34,5 juta melebihi suara partai Golkar dan PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu. Sepertinya mereka memang mulai kurang percaya pada kemampuan wakilnya dalam memenuhi aspirasi. Iwan Gardono dari Fisip UI berdasar data tahun 2003 menyatakan hanya 29% wakil rakyat mendatangi konstituen setelah terpilih dalam Pemilu 1999. Lebih sedikit lag wakil rakyat yang membuat laporan pertanggung-jawaban atau melakukan konsultasi dengan konstituen (sumber Kompas 8 Mei 2004)

26
Imajinasi
Paham Demokrasi

     PDIP memiliki perolehan dana kampanye paling besar Rp 111 milliar. Di antara penyumbang dana kampanye PDIP PT Ruhaak Phala Industri, Roy BB Janis, Sabam Sirait, Aris Munandar yang masing-masing menyetor Rp 100 juta. Perolehan dana kampanye Golkar Rp 754,7 juta berasal dan 27 badan usaha dan 658 perorangan. Dana kampanye PAN Rp 15,5 milliar terdiri dari dana Partai Rp 503,7 juta serta sumbangan lima badan usaha dan perorangan. Dana Partai Damai Sejahtera Rp 1,6 milliar dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia Rp 525 juta (Sumber Tempo 16 Mei 2004)
     Hanya dua anggota DPR Pilihan Rakyat. Ternyata dari 550 orang anggota DPR-RI hasil Pemilu 2004, hanya dua orang saja yang benar-benar terpilih karena melampaui Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Hal ini dipengaruhi oleh, pertama orientasi elit sendiri yang ingin berkuasa, misalnya dengan mendorong rakyat untuk coblos tanda gambar dan yang kedua pendidikan parpol yang nyaris tak tersentuh gerakan reformasi. Peryataan ini dikemukakan oleh Riswandha Imawan dalam lokakarya masalah kebangsaan di Gedung Merdeka, Bandung (Sumber Bernas 13 Mei 2004)

27
Imajinasi
Paham Demokrasi

        Parpol dan DPR Dinilal lembaga paling korup
Korupsi di Indonesia paling banyak berlangsung di kalangan Partai dan DPR. Itulah hasil survai versi Tranparency International Indonesia (TI) Menurut sekjen TI, Emmy Hafild menyebut beberapa praktek korupsi yang terjadi dalam parpol dan parlemen, antara lain, rekrutmen kader yang didudukkan sebagai calon anggota parlemen, serta sumbangan dana dari pihak lain.  
     Sumbangan yang dimaksud termasuk saat kampanye dalam pemilu. Sementara itu praktek korupsi di DPR antara lain berupa lobi-lobi di bawah meja dengan pihak-pihak tertentu.
     Berikut tabel barometer korupsi Indonesia 2004


Barometer Korupsi
Indonesia 2004
            Partai Politik                           4,4
            Bea Cukai                            4,3
            Peradilan/Polisi                     4,2
            Pajak                                    4
            Bisnis/swasta                        3,7
            Pelayanan Perijinan              3,7
            Militer                                      3,3
            Sistem Pendidikan               3,2
            Pekerjaan umum                   3,1
            Pelayanan Kesehatan          3
            Media                                  2,6
            LSM                                     2,4
            Badan Keagamaan              1,8


Jember, 10 Oktober 2015
Dr. H.M. Nasim Fauzi
Jl. Gajah Mada 118
Tilpun (0331) 481127
Jember